MUTASI PEGAWAI/ PNS bagian 2

IMG00880-20150513-1139Mutasi pertama saya ajukan saat masa tugas sejak diangkat menjadi CPNS baru 3,5 tahun. Meski begitu saya memberanikan diri untuk mengajukan mutasi. Tahapan awal hingga tahapan menjelang akhir berlangsung sukses tanpa kendala. SK bupati dari daerah asal dan SK bupati dari daerah yang dituju sudah dikantong. Namun begitu sampai tahapan di BKD propinsi untuk memproses SK Gubernur, mutasi saya berhenti. Alasannya karena melanggar PP no. 74 tahun 2008 tentang Guru pada bab VI tentang Pengangkatan, Penempatan dan Pemindahan di bagian ketiga tentang Pemidahan, pasal 62 ayat (4) hal 42, yang bunyinya sebagai berikut : “Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Guru yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan paling singkat selama 4 (empat) tahun, kecuali Guru yang bertugas di Daerah Khusus” Mau tak mau, saya harus legowo. Bagaimana pun juga ini sudah peraturan. Andaikata BKD propinsi tetap memproses SK mutasi saya, pada akhirnya tetap akan berhenti di BKN (Badan Kepegawaian Nasional). Jadi saya pikir buat apa menguras energi untuk sesuatu yang jelas-jelas berbenturan dengan aturan. Namun meski begitu, saya mendapat surat resmi dari BKD propinsi perihal hambatan yang mengakibatkan proses mutasi saya berhenti. Artinya, sebenarnya proses mutasi saya tidak ada masalah dan bisa diproses asal saya sudah melampaui masa tugas selama minimal 4 tahun. Dan surat tersebut bisa menjadi pegangan untuk mengajukan mutasi berikutnya. Berikut ini detail tahapan saya dalam mengajukan mutasi :

  1. Tahap Konsultasi

Konsultasi memang bukan tahapan resmi, namun jelas sangat diperlukan. Setidaknya menjadi modal awal apakah mutasi saya dimungkinkan atau tidak. Kalau mungkin maka bisa dilanjutkan, kalau tidak ya sudah, tak perlu memaksakan diri. Baca lebih lanjut

Iklan